SURABAYA• Viralindonesia52blogspot.com
Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, yang akan menambah anggaran Bantuan Sosial (Bansos) di Jatim sebesar 43,19 M, mendapat apresiasi anggota Komisi E DPRD Jatim, Rasiyo.
Rasiyo berharap dengan tambahan anggaran Bansos itu bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat ekonomi rentan.
“Penambahan anggaran di dalan PAPBD tahun 2025 dan ini sebagai komitmen dari bu Khofifah atau gubernur Jawa Timur untuk mensejahterakan rakyat,” ujarnya, Jumat (13/06/2025).
Menurut mantan sekdaprov Jawa Timur ini, kelahiran Madiun ini menjelaskan, penambahan anggaran tersebut bertujuan untuk memperluas lima program bantuan sosial (bansos) strategis yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
Dikatakannya, ini membuktikan kalau gubernur Khofifah ingin memastikan tidak ada warga rentan yang tertinggal. Perluasan ini adalah bentuk aksi nyata untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperkuat pemberdayaan masyarakat.
“Perluasan bansos bukan sekadar soal jumlah penerima atau besaran anggaran, tetapi bagian dari strategi pembangunan inklusif untuk memperkuat ketahanan sosial,” jelasnya.
Ia juga cukup apresiasi kepedulian Gubernur terhadap masyarakat rentan. Ini lanjutnya dapat dilihat saat memperingati hari lansia beberapa waktu lalu, perhatian gubernur terhadap lansia sangat besar.
“Tentunya kami selaku komisi yang membidangi kesejahteraan akan mendukung kebijakan yang pro rakyat yang ditunjukkan oleh Gubernur Khofifah,” pungkas Rasiyo.
Sebagai informasi, Gubernur Jatim akan menambah dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk Jatim daam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) Jatim 2025 mendatang.
Salah satu program yang diperluas adalah Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Sebelumnya menyasar 4.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di 38 kabupaten/kota dengan anggaran Rp14,4 milliar, kini diperluas menjadi 5.000 KPM melalui tambahan 1.000 KPM di 26 kabupaten/kota dengan anggaran Rp1,8 milliar. Setiap penerima perluasan memperoleh bantuan Rp1,8 juta, dicairkan dalam dua tahap masing-masing Rp900 ribu.
Perluasan juga dilakukan pada Program Keluarga Harapan (PKH) Plus untuk lansia. Dari 50.000 lansia dengan anggaran Rp100 milliar, kini bertambah 10.000 lansia di 10 kabupaten/kota dengan tambahan Rp15 miliar. Total menjadi 60.000 lansia penerima dengan anggaran Rp115 milliar. Bantuan sebesar Rp1,5 juta diberikan dalam tiga tahap khusus penerima bantuan hasil dari perluasan PAPBD 2025.
Sedangkan untuk Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (KE), tambahan 10.000 KPM dengan anggaran Rp15 milliar di 14 kabupaten/kota, setiap penerima bantuan modal usaha senilai Rp1,5 juta. Sebelumnya menjangkau 23.000 KPM dengan anggaran Rp34,5 milliar, kini total menjadi 33.000 KPM dengan anggaran Rp49,5 milliar.
Selanjutnya, Program Kewirausahaan Inklusif Produktif Perempuan Tangguh Mandiri Jawa Timur Sejahtera (KIP Putri Jawara) juga diperluas. Dari 1.610 KPM di 15 kabupaten/kota dengan anggaran Rp4,83 milliar, ditambah 1.980 KPM di 12 kabupaten/kota dengan Rp5,94 milliar. Total menjadi 3.590 penerima dengan anggaran Rp10,77 milliar. Setiap penerima mendapat bantuan usaha produktif senilai Rp3 juta.
Tak kalah penting, bantuan alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas juga diperluas. Dari 910 penerima di 38 kabupaten/kota dengan anggaran Rp4,3 milliar, ditambah 1.158 penerima dengan anggaran Rp5,45 milliar. Total anggaran menjadi Rp9,75 miliar untuk 2.068 penerima. Bantuan mencakup sembilan jenis alat bantu seperti: hearing aid, kursi roda (standar, multiguna, cerebral), kruk, tongkat kaki tiga, walker, tongkat tuna netra adaptif, dan prothese.
( Sumber Kominfo Jatim )
Posting Komentar
0Komentar